Berdasar penuturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Tjahjo Kumolo tentang CPNS 2022. Rekrutmen resmi ditiadakan melalui cara tahun sebelumnya. Namun, seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tetap diselenggarakan tahun ini dengan formasi PPPK.
Dalam keterangan resminya, Tjahjo Kumolo juga memaparkan tentang fokus seleksi CASN ini. Seleksi CASN yang menggunakan formasi PPPK akan difokuskan pada 3 bidang, yakni Tenaga Pendidik, Tenaga Penyuluh, dan Tenaga Kesehatan.
Meski begitu, ternyata seleksi CPNS 2022 tetap dibuka, tetapi dengan menggunakan skema sekolah kedinasan. Kabar baiknya, rekrutmen CPNS juga akan dibuka kembali tahun depan, tetapi dengan jumlah yang dibatasi.
Bukan Ditiadakan, Ada Perubahan Skema CPNS 2022
Tahun 2022, seleksi pegawai negeri akan dilakukan dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lalu, apa saja alasan rekrutmen melalui CPNS seperti tahun sebelumnya tidak dibuka pada periode ini? Berikut informasinya.
1. Implementasi Birokrasi Modern
Menpan RB, Tjahjo Kumolo, menyebut langkah meniadakan seleksi CPNS merupakan bentuk modernisasi birokrasi. Berkaca dari beberapa negara yang maju dengan kebijakan ini, pemerintah berharap Indonesia juga berhasil dalam mengimplementasikan birokrasi modern.
Sebagaimana yang diketahui, kebijakan tersebut dimulai sejak rilisnya peraturan Menpan RB No. 25 Tahun 2021. Pandemi Covid-19 menjadi alasan utama dibatasinya rekrutmen CPNS.
2. Kebijakan Perekrutan CPNS 2022
Di beberapa negara maju, jumlah Aparatur Sipil Negara, terkhusus PNS, sudah mulai dikurangi. Melihat hal itu, pemerintah akhirnya tertarik menerapkan kebijakan tersebut.
Dengan mengurangi jumlah ASN dan memperbanyak tenaga teknis yang bisa terjun ke masyarakat secara langsung, pemerintah berharap Indonesia maju. Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dalam hal ini menyangkut para pembuat kebijakan seperti halnya PNS.
3. Waktu yang Terbatas CPNS 2022
Alasan kedua dari ditiadakannya rekrutmen CPNS 2022 dengan sistem biasa adalah keterbatasan waktu. Sebagaimana diketahui, seleksi CPNS membutuhkan waktu relatif lama.
Jika dibandingkan dengan PPPK, pelaksanaan CPNS dikhawatirkan melebihi batas waktu seharusnya. Sehingga, pemerintah khawatir proses rekrutmen pegawai selanjutnya juga tidak selesai tepat waktu.
Keterbatasan waktu ini menjadi sebab CPNS 2022 ditetapkan tidak ada dalam jumlah besar. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Tjahjo Kumolo mengatakan seleksi tetap ada, tetapi dalam jumlah terbatas.
4. Memberi Kesempatan pada Fresh Graduate
Pada kesempatan wawancara dengan Menpan RB, alasan selanjutnya tentang seleksi CPNS 2022 tidak menggunakan cara yang sama adalah memberi kesempatan bagi lulusan terbaru. Khususnya, lulusan sekolah kedinasan yang ditujukan untuk terjun ke dunia pemerintahan.
Untuk umum, Menpan RB menjanjikan seleksi CPNS dibuka kembali dengan kuota terbatas. Sementara itu, pada CPNS 2023, pemerintah menyebut akan adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta.
Kriteria yang dimaksud pemerintah adalah para sarjana baru yang punya skill lebih. Karena hal itu, syarat memiliki pengalaman kerja disebut akan dipertimbangkan kembali untuk mengkaji ulang kebijakan di atas.
5. Jabatan Fungsional pada CPNS 2022 Digantikan dengan PPPK
Penerapan kebijakan ini juga memberikan pengaruh positif pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan PPPK, pegawai dapat mengisi lebih dari seratus tenaga teknis yang dibutuhkan pemerintah.
Di antaranya, analis, administrator, asesor, bidan, dosen, dan lain sebagainya. Jabatan fungsional ini akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen.
Di antaranya, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, serta pengembangan kompetensi. Selain itu, kedisiplinan, pemberian penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan juga menjadi pedoman implementasi PPPK ini.
6. Transformasi Digital
Dalam wawancaranya, Tjahjo Kumolo juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah berjalan menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karenanya, jumlah kebutuhan ASN di lembaga pemerintahan perlu dikaji ulang, terlebih dengan adanya transformasi digital, jabatan pelaksanaan dipastikan berkurang.
Menpan RB juga menambahkan tentang perlunya up-skilling atau re-skilling pada ASN agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan sistem baru. Dengan membatasi perekrutan, pemerintah berharap mendapat para pegawai paling baik dari yang terbaik.
Menyinggung kembali poin empat, tentang memberi kesempatan pada fresh graduate, transformasi digital juga tampaknya memiliki keterikatan dengan alasan ini. Pasalnya, teknologi yang makin maju mengharuskan orang-orang berpikir lebih kritis dan cepat beradaptasi dengan perubahan.
Jika dibandingkan dengan para senior, anak-anak muda sekarang bisa dikatakan lebih mahir dan mudah paham mengenai teknologi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang telah lebih dulu bekerja sebagai ASN juga bisa berkembang.
Karenanya, kebijakan up-skilling atau re-skilling ditetapkan untuk memfilter para pegawai yang masih dibutuhkan. Selain itu, kebutuhan pegawai diperkirakan akan dikurangi sekitar 30 sampai 40 persen.
Pengurangan ASN untuk Kemajuan Negara?
Tersiar kabar bahwa pengurangan jumlah ASN dengan meniadakan seleksi CPNS 2022 merupakan upaya membersihkan pemerintahan dari koruptor. Demi menjadikan negara lebih maju, rekrutmen ASN atau PNS lebih difilter sehingga para aparatur tidak jujur bisa diminimalisir.
Pengkajian mengenai aturan kriteria fresh graduate atau memberi kesempatan pada lulusan baru juga merupakan bentuk modernisasi birokrasi. Dengan para pegawai baru, terlebih lulusan sekolah kedinasan, diharapkan negara bisa lebih maju.
Kebijakan penghapusan syarat pengalaman kerja menjadi modal utama untuk fresh graduate yang ingin terjun di lembaga pemerintahan. Kemudian mengabdi pada negeri dan masyarakat.
Selain itu, penerimaan registrasi CPNS 2022 yang hanya berasal dari sekolah kedinasan juga bentuk pemfilteran kualifikasi dan kompetensi. Skill para pemuda yang bisa dibilang lebih mudah disetir untuk urusan teknologi bisa dibilang sebagai aspek dibuatnya ketentuan baru.
Meski seleksi CPNS tahun ini ditiadakan dengan skema lama, pemerintah tetap membuka rekrutmen ASN menggunakan formasi PPPK. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja akan mendapat banyak keuntungan, salah satunya bisa mengisi jabatan apa saja.
Dipilihnya rekrutmen ASN formasi PPPK dibanding CPNS dikarenakan waktu perekrutan yang disebut lebih singkat dibanding seleksi CPNS. Mengingat Indonesia kini tengah berusaha menangani kasus covid-19, serta mobilitas yang masih harus dibatasi.
Selain dari enam alasan di atas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Akibatnya, masyarakat mulai banyak berasumsi, benarkah posisi ASN akan digeser oleh robot?