Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi profesi impian banyak orang, dengan tes harus diikuti meliputi banyak materi seperti kebijakan keamanan negara. Tak ayal kalau masyarakat berlomba-lomba mempersiapkan diri jelang tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
Persiapan jelang tes CPNS pun kerap diwarnai berbagai hal. Bahkan alur pendaftaran dirasa sulit dan membingungkan bagi sebagian orang. Dari sekian ratus ribu pendaftar, ribuan diantaranya harus tersingkir karena tak memenuhi syarat. Bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi tentu masuk tahapan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar).
Contoh Soal Kebijakan Keamanan Negara Tes CPNS
Penyelenggaraan SKD sendiri dilakukan serentak di beberapa kota. Pembagian wilayah dan lokasi ujian ditentukan oleh pusat serta instansi terkait. Dilansir dari informasi resmi BKN, SKD terdiri atas 3 bagian utama, yakni TIU, TWK, dan TKP. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu topik bahasan yang diangkat dalam soal CPNS. Adapun contoh soal kebijakan pemerintah keamanan negara adalah:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran Polri dan TNI dipisah. Hal ini bertujuan untuk….
A. Peningkatan kinerja dan profesionalisme Polri
B. Reformasi kembali struktur kepemimpinan dalam tubuh TNI
C. Mereformasi struktur organisasi yang diaplikasikan oleh Polri
D. Upaya meningkatkan kesejahteraan Polri
Jawaban : A
Pembahasan soal kebijakan keamanan negara: Pemisahan organisasi militer Polri dan TNi ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja Polri. Kedua organisasi tersebut memiliki tugas berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun begitu, Polri dan TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI.
Menambah personel Kamra merupakan cara pemerintah dengan mempertimbangkan?
A. Kondisi sosial yang kian rawan dari hari ke hari
B. Adanya ancaman keamanan di wilayah Republik Indonesia
C. Terbatasnya jumlah personel Polri
D. Profesionalitas Polri yang mulai diragukan
Jawaban : B
Pembahasan soal kebijakan keamanan negara: Keputusan pemerintah meningkatkan jumlah personel Kamra didasarkan pada alasan keamanan. Pemerintah melihat adanya ancaman keamanan yang membidik wilayah kesatuan Republik Indonesia. Guna menangani hal tersebut, pemerintah berupaya mengerahkan keamanan rakyat sebagai bagian dari keamanan negara. Dengan begini, rakyat dan militer bisa saling bahu-membahu menjaga persatuan NKRI.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, keamanan dan ketahanan negara menjadi tanggung jawab?
A. TNI
B. Polri
C. Warga Negara
D. Semua benar
Jawaban : C
Pembahasan soal kebijakan keamanan negara: Seluruh warga negara Indonesia punya tanggung jawab penuh terhadap kondisi keamanan dan pertahanan negara. Siapapun berperan aktif mempertahankan stabilitas nasional saat ini. Keberadaan Polri dan TNI ditujukan untuk melindungi warga negara serta wilayah dari ancaman asing. Sudah seyogyanya, semua warga negara paham dengan tanggung jawab yang diemban.
Bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada pasar bebas Asia Pasifik di tahun 2020. Untuk menyongsong tantangan tersebut, usaha yang harus dilakukan adalah….
A. Mengeksploitasi seluruh kekayaan alam Indonesia yang benar-benar melimpah
B. Menyediakan kucuran modal dalam jumlah besar
C. Mencari bantuan teknologi terkini dari negara lain
D. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada
Jawaban : D
Pembahasan soal kebijakan keamanan negara: Tantangan utama dari pasar bebas Asia Pasifik adalah ketersediaan sumber daya manusia. Indonesia masih memiliki SDM yang terbatas dan berkompeten dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan optimalisasi SDM dengan meningkatkan keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga SDM Indonesia punya daya saing dan juang yang tinggi dalam menghadapi pasar bebas.
Nah, 4 pertanyaan di atas menjadi cerminan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem keamanan dan stabilitas nasional. Anda bisa mempelajari soal-soal CPNS serupa untuk mengasah kemampuan berpikir dan analisis.