Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah menjadi satu dari sekian topik yang dibahas dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Untuk menyaring bibit unggul, pemerintah mengupayakan berbagai upaya dan kerja keras. Salah satunya tentu dengan menggelar tes CPNS yang dibagi atas beberapa bagian.
Di setiap seleksinya, pendaftar harus memenuhi nilai tertentu untuk bisa lolos. Pada tes awal, pemerintah menetapkan SKD (Seleksi Kompetensi Dasar). Disinilah beberapa pertanyaan memuat kebijakan pemerintah dalam berbagai hal.
Contoh Soal Kebijakan Pendidikan di Tes CPNS
Bidang pendidikan masuk agenda kebijakan pemerintah yang patut disoroti. Hal tersebut tertuang pula dalam soal tes CPNS yang diikuti oleh para peserta. Di dalamnya, peserta akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan formal sekaligus mengasah otak, seperti berikut.
Program paket A dan B diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk….
A. Membekali peserta didik dengan keterampilan
B. Mencerdaskan masyarakat
C. Mengurangi angka buta aksara dan pengetahuan dasar
D. Usaha pemerintah menunaikan wajib belajar 9 tahun
Jawaban : C
Pembahasan soal kebijakan pendidikan: Poin C menekankan pada pemberantasan buta pengetahuan dasar, sekaligus buta aksara. Tujuan diadakannya program pendidikan paket A dan B sebagai upaya meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang baik sebagai bekal kehidupan.
Selain menetapkan kurikulum nasional, sekolah biasanya memberlakukan kurikulum lokal. Apa nama kurikulum yang dimaksud?
A. Muatan lokal
B. Kurikulum daerah
C. Kurikulum lokal
D. Kurikulum terpadu
Jawaban : A
Pembahasan soal kebijakan pendidikan: Setiap daerah menetapkan muatan lokal yang diinisiasi dari kekayaan budaya dan bahasa daerah setempat. Muatan lokal dapat berbahasa bahasa maupun budaya lokal untuk memperkenalkan dan mempertahankan kekayaan non alam.
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang membahas Sistem Pendidikan Nasional, ada beberapa bentuk perguruan tinggi. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan perguruan tinggi?
A. Sekolah tinggi
B. Universitas
C. Diploma I
D. Politeknik
Jawaban : B
Pembahasan soal kebijakan pendidikan: Sistem pendidikan tinggi telah diatur oleh Undang-Undang, termasuk bentuk yang disetujui. Setidaknya ada berbagai macam perguruan tinggi yang dinaungi oleh pemerintah, yakni universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, maupun akademi. Diploma I tidak termasuk perguruan tinggi yang tertuang dalam Undang-Undang.
Pengadaan Ujian Nasional (UN) pada akhir pendidikan SD, SMP, dan SMA bertujuan untuk….
A. Meningkatkan jumlah peserta didik
B. Memeratakan program pembelajaran di seluruh negeri
C. Memangkas biaya pendidikan setiap tahunnya
D. Evaluasi program pendidikan oleh pemerintah
Jawaban : D
Pembahasan soal kebijakan pendidikan: Pemerintah punya andil besar dalam mengatur, merancang, serta menjalankan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang pendidikan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, termasuk SD, SMP, dan SMA. Untuk memastikan program pendidikan berjalan dengan baik, pemerintah melaksanakan ujian nasional setiap tahunnya. Upaya ini dimaksudkan untuk menjaga dan mengendalikan kualitas pendidikan tetap baik.
Pengadaan program kapal Jepang dan ASEAN dimaksudkan untuk…..
A. Saling bertukar budaya positif antara satu dan lainnya
B. Mempererat tali silaturahmi
C. Belajar toleransi antar bangsa
D. Menghapus batas-batas budaya antar negara
Jawaban : D
Pembahasan soal kebijakan pendidikan: Program yang diadakan oleh pemerintah ini ditujukan bagi para pemuda Indonesia. Tujuan diadakannya program tersebut sebagai cara pemerintah menghapuskan batas-batas budaya yang ada. Dengan cara tersebut, pemuda bisa menjalin hubungan baik antar negara ASEAN dan Jepang.
Kelima contoh soal kebijakan pemerintah dalam pendidikan di atas bisa Anda pelajari untuk bekal tes CPNS. Pelajari soal-soal yang membahas secara mendetail dan tepat sasaran supaya Anda lebih siap menghadapi tes.