Materi TWK jenis undang-undang yang ada di Indonesia harus Anda pahami dengan benar agar dapat lolos dari seleksi penerimaan CPNS yang sedang berlangsung. Anda bisa mempelajari materi ini melalui penjelasan yang bertebaran di internet atau membaca buku-buku sejarah yang Anda miliki. Namun dimanapun Anda belajar, pelajari pembahasan singkat mengenai materi TWK jenis undang-undang yang ada di Indonesia berikut ini dengan baik.
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Materi TWK jenis undang-undang yang pertama adalah tentang landasan hukumnya. Seluruh peraturan mengenai perundang-undangan yang ada di Indonesia telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2011.
Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa jenis-jenis dan susunan perundang-undangan sudah disusun mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Anda jangan sampai keliru dalam menghafal urutan susunan perundang-undangan ini karena susunan ini sudah sesuai dengan urutan kekuatannya.
Jenis Undang-undang yang Ada di Indonesia
Hierarki peraturan perundang-undangan sudah disusun sedemikian rupa di UU No.12 Tahun 2011. Landasan ini juga menjadi bagian dari materi. Kekuatan hukumnya bersifat mengikat dan bila melanggar bisa mendapatkan sanksi pidana. Berikut penjelasan jenis sekaligus urutan tata undang-undang yang ada di Indonesia.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Materi TWK jenis undang-undang berikutnya adalah yang paling teratas. UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia. UUD 1945 ini menjadi landasan atau dasar dalam mengatur perundang-undangan yang lain. Peraturan tertinggi dalam urutan perundang-undangan Indonesia ini, dirancang dengan penuh perjuangan dan merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Materi TWK jenis undang-undang berikutnya yaitu tentang Tap MPR. Yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah keputusan yang ditetapkan oleh MPR. Keputusan ini ditetapkan dalam sebuah sidang yang dihadiri oleh anggotanya. Biasanya hasil ketetapan MPR ini terbagi menjadi 2, yaitu Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang Masih Berlaku.
Jika dilihat dari sifatnya , keputusan MPR juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu Ketetapan dan Keputusan. Apa bedanya? Bedanya adalah Ketetapan MPR merupakan keputusan yang berlaku ke dalam dan keluar majelis. Sedangkan Keputusan merupakan suatu putusan MPR yang berlaku untuk lingkup dalam majelis saja.
Materi TWK Jenis Undang-undang (UU) dan Peraturan Perundang-undangan (Perpu)
Lalu, materi TWK jenis undang-undang berlanjut pada perpu. UU atau Perpu merupakan suatu kesatuan yang beda sebutan karena proses yang harus dilalui. Menurut pengertiannya, UU merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan mendapat persetujuan dari Presiden. Sedangkan Perpu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan langsung oleh Presiden dalam suatu keadaan tertentu.
Untuk prosesnya sendiri, Perpu harus diajukan terlebih dahulu kepada DPR melalui sebuah persidangan. Perpu bisa langsung disetujui oleh DPR tanpa harus mengalami perubahan atau harus mengalami perubahan. Persetujuan ini membuat Perpu berubah menjadi UU. Akan tetapi bila tidak diterima DPR, maka Perpu tersebut akan hilang dan tak berlaku.
Peraturan Pemerintah (PP) dalam Materi TWK Jenis Undang-undang
Materi TWK jenis undang-undang selanjutnya adalah tentang Peraturan Pemerintah atau PP. PP merupakan sebuah peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden untuk dapat melaksanakan UU seperti seharusnya. Jadi bisa dibilang PP ini mempunyai fungsi untuk menjalankan atau memproses jalannya perintah UU yang lebih tinggi tingkatannya.
Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres merupakan sebuah ketetapan Presiden. Perpres ini digunakan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
Perda Provinsi merupakan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Peraturan ini dilaksanakan khusus untuk tingkat provinsi, bukan nasional.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Kota
Perda Kabupaten atau Kota merupakan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota.
Selain jenis perundang-undangan tersebut, ada jenis undang-undang lain yang juga diakui kekuatan hukumnya. UU ini biasanya dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu. Itulah sekilas materi TWK jenis undang-undang yang paling sering muncul di tes CPNS.