Pertanyaan Tes CPNS Kebijakan Pemerintah

Jika ditanya bagaimana persiapan dari persiapan untuk menjawab pertanyaan tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Anda, apakah jawabannya? Sudahkah Anda mempersiapkan diri menyongsong tes SKD?

SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar merupakan tes yang diselenggarakan pemerintah untuk menjaring bibit unggul CPNS. Tes ini adalah tahapan awal setelah peserta melewati seleksi administrasi. Nantinya para peserta akan disaring sesuai jumlah 3 kali jumlah formasi untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya.

Dalam tes SKD, para peserta akan dihadapkan pada 3 jenis soal, yakni TIU, TKP, dan TWK. Masing-masing jenis punya bobot pertanyaan dan nilai maksimum. Untuk bisa melewati tahapan ini, para peserta harus melewati ambang batas. Biar Anda tak terlalu gugup dan bingung saat menghadapi tes SKD, ada beberapa contoh soal kebijakan pemerintah terkait kelembagaan yang bisa Anda pahami.


Pemisahan lembaga yudikatif dan eksekutif dilakukan oleh tim terpadu. Tujuannya untuk mencapai peradilan yang bebas merupakan ciri dari….

A. Kedaulatan rakyat

B. Negara berlandaskan hukum

C. Pemerintahan yang demokratis

D. Pemerintahan berbentuk republic

Jawaban : C

Pembahasan pertanyaan tes CPNS : Sebagai negara demokrasi, pemerintah wajib menjamin peradilan yang bebas terhadap masyarakat. Sebagaimana semboyan demokrasi yang selalu digaungkan, yakni dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sudah sepantasnya sistem pemerintahan dijalankan transparan dan demokratis dengan menempatkan para wakil rakyat di posisi yang tepat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas fraksi-fraksi. Para anggota partai dikelompokkan ke dalam fraksi yang berbeda dengan tujuan….

A. Mengelompokkan secara fungsional dan menjalankan konfigurasi politik terhadap masyarakat

B. Ketetapan pemerintah untuk mengatur lembaga tertinggi negara

C. Bentuk seleksi kekuasaan legislatif

D. Untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintahan

Jawaban : A

Pembahasan pertanyaan tes CPNS : Pembagian fraksi dalam MPR ditentukan oleh ketua partai masing-masing. Meskipun wewenang partai, adanya fraksi dalam tubuh MPR untuk mengoptimalkan tugas fungsional MPR. Dengan begini, seluruh partai mampu bekerjasama dan melakukan konfigurasi politik demi mencapai tujuan bersama. Tentunya tujuan tersebut berpuncak pada ksejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1999, seluruh anggota DPR pada masa jabatan 1997/2000 berhak menerima pesangon sebagai pertimbangan?

A. Memacu kinerja dan prestasi DPR pada periode selanjutnya

B. Penghargaan terhadap jasa para anggota DPR yang mendukung aksi reformasi

C. Apresiasi terhadap kinerja anggota dewan dengan masa bakti kurang dari 5 tahun

D. Jaminan kesejahteraan hidup anggota DPR

Jawaban : B

Pembahasan pertanyaan tes CPNS : Pemerintah merasa usaha DPR dalam mewujudkan reformasi patut diberi penghargaan. Walaupun masa bakti mereka kurang dari 5 tahun, pemerintahan justru mengalami perubahan. Tak hanya pemerintah yang merasakan kebaikannya, namun juga masyarakat Indonesia.

  • Tujuan pemerintah memisahkan lembaga eksekutif dan yudikatif adalah….
  • Demi kelancaran tugas hakim dan prosedur kehakiman
  • Pengawasan lembaga peradilan yang jauh lebih mudah
  • Mempertimbangkan efektivitas lembaga peradilan
  • Upaya memandirikan lembaga peradilan

Jawaban : D

Pembahasan pertanyaan tes CPNS : Pemisahan kedua lembaga tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan lembaga peradilan yang lebih mandiri. Dengan begini, lembaga peradilan bisa bekerja tanpa intervensi dari lembaga lainnya. Hasil yang dikeluarkan tentu lebih berimbang dan terpercaya.

Kisi-kisi soal di atas membantu Anda memahami kebijakan pemerintah terkait lembaga negara. Setidanya keempat soal tersebut mewakili pertanyaan yang kerap muncul pada tes SKD. Anda bisa memperkirakan soal seperti apa yang bakal dihadapi. Sehingga Anda pun tak perlu khawatir ataupun ragu nantinya, saat menjawab pertanyaan yang disajikan.


Leave a Comment