Lulus sarjana hukum atau S2 bidang ini, tidak ada salahnya langsung mencoba mengikuti seleksi atau tes CPNS hukum. Untuk diketahui, terdapat berbagai formasi yang bisa ditempati lulusan program studi di bidang yang linear dengan latar belakang pendidikan tinggi Anda.
Selain itu, instansi yang memberi kesempatan kerja bagi S1 hingga S3 jurusan hukum juga cukup banyak. Penasaran apa saja? Simak informasinya di bawah ini dan jangan lewatkan jika anda juga berminat jadi abdi negara sesuai konsentrasi pendidikan.
Lembaga Pemerintah yang Membuka Lowongan untuk Sarjana Hukum
Data berikut merupakan informasi kementerian yang membuka lowongan bagi lulusan prodi hukum tahun lalu. Informasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2022 belum resmi diumumkan.
Oleh karenanya, sembari menunggu pengumuman dari BKN, tidak ada salahnya mengetahui kementerian yang kemungkinan memberi ruang bagi pegawai baru. Terutama, untuk masyarakat dengan gelar sarjana hukum.
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
Di antara kementerian yang mempunyai formasi untuk lulusan hukum adalah Kemenkumham. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini tidak pernah absen memberi peluang bagi sarjana hukum.
Salah satu formasi dengan jumlah pelamar yang tidak pernah sepi adalah Analis Hukum. Gap antara pelamar dan formasi yang ada selalu jauh sehingga persaingan untuk jabatan ini dipastikan ketat.
Bagi Anda yang tertarik melamar posisi tersebut, wajib mempersiapkan diri sedini mungkin untuk memperbesar peluang kelulusan. Selain posisi Analis Hukum, beberapa formasi yang bisa dibuka untuk lulusan hukum adalah Analis Kebijakan Ahli Pertama dan Analis Kekayaan Intelektual.
Kemudian, terdapat posisi Analis Kelembagaan, Analis Kepegawaian Ahli Pertama, Analis Kerjasama, dan Analis Laporan Hasil Pengawasan. Selanjutnya, formasi Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, dan Kustodian Kekayaan Negara.
Terakhir, Peneliti Ahli Pertama, Pengelola Program dan Kegiatan, serta Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.
2. Kementerian Keuangan
Instansi di bawah pimpinan menteri yang mempunyai formasi CPNS hukum berikutnya adalah Kemenkeu. Di antara posisi lowongan yang berkemungkinan dibuka adalah Analis Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Kemudian, terdapat posisi Analis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Analis Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Selanjutnya, Analis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Analis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN).
Terakhir, terdapat Analis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta Analis Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (SETJEN).
3. Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Kementerian Perdagangan juga memberi kesempatan bagi lulusan hukum. Terdapat beberapa jabatan yang bisa diisi, di antaranya Analis Kerjasama serta Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum.
Kemudian, jabatan Analis Laporan Hasil Pengawasan, Analis Perdagangan, Fasilitator Perdagangan, dan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya, ada posisi Pengawas Resi Gudang, Auditor Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, dan Penyusunan Abstraksi Hukum.
4. Kejaksaan Agung (Kejagung)
Merupakan salah satu lembaga hukum, Kejaksaan Agung pun tidak pernah lupa membuka kesempatan mengisi CPNS hukum. Umumnya, sarjana hukum akan mengincar posisi jaksa di lembaga non-kementerian ini.
Untuk diketahui, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi calon pelamar posisi jaksa. Di antaranya, (a) berusia 23 hingga 28 tahun pada saat mengajukan lamaran.
Kemudian, (b) belum/bersedia tidak menikah sampai diresmikan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, (c) tidak buta warna, baik secara parsial maupun total, tidak cacat fisik/mental.
Lebih lanjut, bukan termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato atau bertindik. Berikutnya, memiliki postur badan ideal dengan standar Body Mass Index (BMI) antara 18-25.
Tinggi badan khusus perempuan minimal 155 cm dan bagi laki-laki minimal 160 cm. Syarat berikutnya, (d) mempunyai ijazah pemrograman minimal Microsoft Office dan pengoperasian internet.
Kemudian, (e) menguasai bahasa Inggris, dibuktikan dengan lampiran hasil nilai prediksi atau sertifikat TOEFL. Pencapaian nilai minimal adalah 450 atau menggunakan sertifikat IELTS dengan nilai minimal 5.
Berikutnya, (f) kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta terakreditasi. Selain itu, akreditasi program studi pada saat ijazah yang dikeluarkan BAN-PT serendah-rendahnya adalah B.
Terakhir, (g) memiliki ijazah sesuai formasi yang dibutuhkan saat mengajukan lamaran. Syarat lainnya, mengantongi nilai Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK minimum 2,75.
5. Cara Pendaftaran Seleksi CPNS Hukum
Informasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Sarjana Hukum atau CPNS hukum bisa didapatkan di laman SSCASN. Untuk mendaftar, bisa dilakukan di tautan https://sscasn.bkn.go.id/.
Sebelum melamar formasi, pastikan membuat akun terlebih dahulu. Siapkan data diri, seperti Nomor Induk Keluarga (NIK) milik pelamar dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK wali.
Sediakan email aktif dan buat password untuk login ke akun Anda nantinya. Jika sudah memiliki akun dan login ke portal tersebut, calon pelamar bisa memilih formasi jabatan dan instansi yang akan dituju. Pastikan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan, ya.
6. Tahap Seleksi
Jika sudah resmi melamar, tahap seleksi pertama yang akan dilewati di CPNS hukum adalah seleksi administrasi. Jika formasi yang dipilih serta ketentuan dan syarat telah terpenuhi, calon pelamar CPNS hukum bisa lanjut ke tahap berikutnya.
Untuk diketahui, seleksi kedua merupakan Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD. Di tahap ini, akan ada banyak peserta yang dinyatakan gugur meskipun memiliki nilai di atas passing grade.
Sebab, yang akan lulus ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB hanya sejumlah peserta paling baik dari terbaik saja. Kuota peserta yang bisa mengikuti SKB hanya tiga kali lebih banyak dari jumlah formasi yang diperlukan.
Misalnya, jika posisi Analis Hukum mempunyai formasi kosong sebanyak 5, jumlah peserta SKB nantinya hanya 15 orang. Untuk itu, penting bagi Anda untuk mempersiapkan semuanya sejak awal agar peluang masuk jajaran teratas lebih besar.
Sebagai informasi, bobot nilai di tahap SKD adalah 40 persen, sedangkan di tahap SKB adalah 60 persen. Kemudian, jika tahap SKD menggunakan sistem CAT secara keseluruhan, Seleksi Kompetensi Bidang tergantung pada instansinya.
Maksudnya, beberapa instansi menerapkan kebijakan sendiri bagaimana alur seleksinya berlangsung. Pada beberapa kementerian, ada yang menggunakan sistem Computer Assisted Test dan beberapa lainnya menyelenggarakan dengan cara lain.
Contohnya, di untuk CPNS hukum jabatan Jaksa akan diberi tes wawancara juga tes pemeriksaan fisik dan mental.
Baca Juga: Ragam Syarat dan Tata Cara Pendaftaran CPNS Guru
Apa Persiapan untuk Mengikuti CPNS Hukum?
Sebagai informasi, hingga saat ini, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil belum resmi diumumkan kapan dibukanya. Namun, apabila ingin mempersiapkan diri untuk melamar CPNS, Anda bisa memulainya dengan meluaskan pengetahuan.
Terlebih, jika jabatan yang dituju merupakan salah satu formasi dengan pelamar yang tidak pernah sepi. Selain itu, selalu periksa informasi terupdate mengenai CPNS di portal SSCASN, atau di laman informasi Calon Pegawai Negeri Sipil ini.