Sidang BPUPKI digelar untuk mempersiapkan segala sesuatu kemerdekaan Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen pemuda dari seluruh Indonesia. Materi ini akan muncul di TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan Tes SKD CPNS. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Cosakai, merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan maksud untuk mencari dukungan dari rakyat Indonesia.
Awal Mula Terbentuknya BPUPKI
Jepang mengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Dengan kekalahan tersebut, tentu kekuasaan Jepang semakin melemah. Untuk mendapatkan simpati rakyat, maka pemerintah Jepang memberitahukan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Kemerdekaan tersebut akan diberikan setelah Jepang mencapai kemenangan pada perang Asia Timur Raya. Jadi, pemerintah Jepang berharap tentara sekutu akan dianggap penyerbu oleh bangsa Indonesia.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, dengan ketua Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dan Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang) sebagai wakilnya.
Sidang BPUPKI yang Pertama
Sidang BPUPKI pertama kali digelar secara resmi pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Upacara pembukaan masa sidang BPUPKI yang pertama kali dilakukan di gedung Chuo Sangi In atau gedung Volksraad, semacam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Gedung tersebut kini dikenal dengan Gedung Pancasila yang beralamatkan di Jalan Pejambon 6 Kota Jakarta.
Sidang pertama ini digelar untuk membahas sistem pemerintahan negara Indonesia jika sudah merdeka nanti, seperti bentuk negara dan dasar negara. Pada agenda pertama sidang ini disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu pada agenda berikutnya adalah merumuskan konstitusi negara. Untuk menentukan konstitusi negara, maka BPUPKI harus membentuk rumusan dasar negara terlebih dahulu.
Rumusan dasar negara yang pertama diusulkan oleh Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun gagasannya adalah:
- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat
Rumusan dasar negara yang kedua diusulkan oleh Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun gagasannya adalah:
- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir batin
- Musyawarah
- Keadilan Sosial
Rumusan dasar negara yang ketiga diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Adapun gagasannya adalah:
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
- Mufakat atau Demokrasi
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhanan Yang Maha Esa
Masa Jeda Setelah Sidang BPUPKI Pertama
Setelah sidang BPUPKI pertama, lalu ada jeda beristirahat selama satu bulan lebih. Pada masa ini terbentuklah Panitia Sembilan yang mengelola usulan konsep dasar negara. Diketuai oleh Ir. Soekarno, Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta, disebutkan dasar negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 saat ini.
Sidang BPUPKI yang Kedua
Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang pengelolaan tata negara Indonesia, seperti rancangan UUD, kewarganegaraan, wilayah, ekonomi, pengajaran dan pembelaan negara.
Sidang BPUPKI yang kedua ini menghasilkan rancangan Undang-undang Dasar Indonesia yang di dalamnya sudah mengandung bab penting yaitu:
- Pernyataan tentang Indonesia yang sudah Merdeka
- Pembukaan Undang-Undang Dasar
- Batang tubuh Undang-Undang Dasar
Setelah sidang BPUPKI yang kedua usai, BPUPKI dibubarkan. Sebagai kelanjutan proses persiapan kemerdekaan Indonesia, tugas yang selanjutnya diserahkan kepada PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).