Jalan menuju status ASN ternyata tidak hanya lewat seleksi PPPK atau tes CPNS ASN saja. Salah satu jalur menuju gelar ASN formasi PNS yang banyak disukai masyarakat adalah Sekolah Kedinasan.
Sebagai informasi, tahun 2022, formasi Sekolah Kedinasan atau dikenal juga sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan diterapkan BKN untuk merekrut PNS. Selama 4 tahun masa pembelajaran, mahasiswa bisa dianggap sebagai CPNS ASN sehingga ketika lulus, siap ditempatkan di instansi pemerintahan.
Menariknya, pembelajaran di sekolah kedinasan yang satu ini disebut-sebut tanpa biaya alias gratis. Hal itu dikarenakan perguruan tinggi ini 100% berada di bawah pantauan pemerintah.
Namun, harap diingat bahwa ada beberapa sekolah kedinasan yang tidak punya ikatan dinas dengan pemerintahan. Hal tersebut tentu punya pengaruh terhadap masa depan calon sarjana, ya. Jadi, sekolah kedinasan mana yang sedang dibicarakan di sini?
Seputar IPDN, Sekolah CPNS ASN yang Punya Sederet Keunggulan
Kabarnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri segera membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2022. Ini merupakan kabar gembira, terlebih setelah simpang siur berita CPNS umum dibatasi, alasannya? Simak hingga tuntas, ya.
1. Tujuan IPDN dalam Mencetak CPNS ASN
Sebelum membahas topik kenapa harus bahagia mendengar kabar pendaftaran IPDN dibuka, tidak ada salahnya membahas visi dan misinya dulu. Berlokasi di kawasan Sumedang tepatnya Jatinangor, Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini bertujuan mencetak praja yang siap menjadi kader pemerintahan.
Para mahasiswa atau dikenal dengan julukan praja dibimbing supaya berintegritas, cerdas, kemampuan utilitas, serta yang paling penting adalah moralitas. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, lulusan IPDN nantinya bisa langsung diangkat jadi ASN tanpa melewati tes CPNS ASN lagi.
2. Fakultas yang Tersedia
Sekolah Kedinasan yang punya cabang di daerah-daerah tertentu seperti Bukittinggi, Kalimantan Barat, hingga Jayapura ini punya 3 fakultas pilihan. Terdiri dari berbagai prodi di tiap-tiap jurusannya, fakultas pertama adalah Politik Pemerintahan.
Prodi yang tersedia di antaranya, (a) politik pemerintahan, (b) kebijakan publik, (c) pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, Fakultas Manajemen Pemerintahan.
Terdapat empat prodi yang dapat dipilih calon praja, salah satunya Manajemen SDM Sektor Publik. Selain itu, terdapat pula prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Keuangan Publik, dan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan.
Fakultas ketiga adalah Perlindungan Masyarakat. Prodi yang tersedia adalah Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Kemudian, Praktek Perpolisian Tata Pamong, dan Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Persyaratan Umum Calon Praja
Ingin menjadi ASN tanpa perlu melewati seleksi adalah tidak mungkin, sebagaimana ditawarkan calo-calo tidak bertanggung jawab. Namun, menjadi ASN dengan jalur lain yang disediakan bisa saja, seperti halnya PPPK, CPNS ASN, dan Sekolah Kedinasan ini.
Meski sistem menuju status ASN-nya berbeda, ketiganya punya syarat dan kriteria tertentu untuk memfilter siapa yang paling tepat dipilih. Di IPDN ini, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, syarat umum, syarat khusus, dan administrasi.
Persyaratan umum di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan jenjang studi SMA/K sederajat. Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun di akhir masa pendaftaran IPDN.
Kemudian untuk tinggi wanita adalah 155 cm yang lebih diprioritaskan. Sementara itu, untuk laki-laki tinggi yang disyaratkan adalah 160 cm.
4. Persyaratan Khusus
Sebagaimana disebut di poin sebelumnya, terdapat syarat khusus yang bisa menentukan lulus tidaknya calon praja di seleksi masuk IPDN. Yang pertama adalah bebas dari jeratan hukum, baik sebelum atau setelah masuk.
Maksudnya, calon praja tidak memiliki jejak kejahatan di kepolisian. Selanjutnya, bagi laki-laki tidak boleh memiliki tindik, tato, ataupun bekas tindik kecuali karena aturan adat tertentu.
Belum menikah, belum pernah melahirkan, serta tidak menggunakan lensa kontak atau kacamata. Kemudian, calon praja bukan mahasiswa atau praja yang pernah di drop out dari universitas mana pun, baik itu swasta, atau negeri.
Syarat lainnya, menyetujui segala aturan yang telah ditetapkan setelah dinyatakan lolos seleksi. Jika terdapat salah satu dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi, otomatis peserta dinyatakan gugur.
5. Syarat Administrasi
Tertarik dengan IPDN, simak dulu syarat-syaratnya dan persiapkan agar langsung registrasi ketika pendaftaran dibuka. Di antaranya, ijazah terakhir, SMA/K/Paket C dengan nilai rata-rata 70,00 atau 60,00 khusus keturunan Papua.
Memiliki identitas berupa E-KTP untuk usia 17 tahun lebih atau surat domisili bagi yang belum punya. Melampirkan surat OAP (orang asli Papua) khusus untuk peserta dari Papua.
Memberikan surat keterangan bebas NAPZA, pemberitahuan tidak buta warna, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Pendaftaran menuju ASN tanpa seleksi CPNS ASN dapat dilakukan di www.spcp.IPDN.ac.id.
6. Keuntungan Sekolah di IPDN untuk CPNS ASN
Ini bahasan utama yang dinanti-nantikan, bukan? Alasan harus senang pendaftaran IPDN akan segera dibuka adalah keuntungan yang bisa didapatkan dari sekolah ini.
Pertama, sudah disinggung sebelumnya bahwa lulusan bisa langsung ditempatkan di departemen pemerintahan, jadi PNS tanpa perlu tes CPNS ASN. Kedua, mengulang kembali kalau Sekolah Kedinasan ini dikatakan gratis tanpa biaya UKT dan lain sebagainya dengan syarat tertentu.
Selain itu, praja juga mendapatkan tempat tinggal tanpa biaya bulanan, makan, akomodasi, dan lain-lain disediakan secara percuma dari pemerintah. Luar biasa untung, kan?
7. Ketentuan Lain
Namun PP Tahun 2016 mengatur syarat dan ketentuan laimnya. Tepatnya di Nomor 63 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BKN.
Dalam pasal itu disebutkan bahwa pada tahap SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar, calon praja wajib membayar biaya PNBP. Nominal administrasinya adalah Rp50 ribu per orang.
Memanfaatkan Kesempatan Baik Segera untuk Jadi CPNS ASN
Bercita-cita ingin mengabdi pada negara, yakni menjadi bagian dari PNS atau sekarang telah diubah menjadi ASN, menyetarakan dengan PPPK. Namun, kabarnya seleksi CPNS akan makin dibatasi guna mengurangi Civil Servant atau PNS demi memodernkan sistem pemerintahan.
Pemerintah hanya menginginkan pegawai di instansi negara lebih berkualitas lagi. Karena itulah PPPK diselenggarakan yang mana menuntut pekerja itu untuk langsung bekerja menunjukan kompetensinya.
Mungkin, seperti itu pula yang diharapkan BKN dan Kemenpan RB sehingga kebijakan mengutamakan formasi Sekolah Kedinasan tahun ini. Jika benar begitu adanya, Anda yang ingin menjadi ASN harus mengikuti pembelajaran di IPDN dulu, ya.
Informasi di atas dapat dijadikan sedikit gambaran guna mempersiapkan diri mengemban pendidikan di IPDN. Semoga Anda dapat menjadi CPNS ASN sesuai harapan.